PORTFOLIO

Penasihatan Hukum Strategis

Pemberian nasihat hukum strategis dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek regulasi, peradilan, tata kelola, dan kepentingan bisnis.

• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan gas industri terbuka dalam rangka penyempurnaan peraturan internal dan kerangka kepatuhan, guna mempersiapkan penerapan KUHP dan KUHAP baru, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana korporasi.
• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan pertambangan emas nasional terkemuka, bersama-sama dengan penasihat hukum internal dan eksternal perusahaan, dalam permohonan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung terhadap putusan kasasi perkara perdata terkait sengketa pengadaan tanah yang melibatkan wilayah konsesi pertambangan perusahaan.

Sengketa Perpajakan dan Peninjauan Kembali

Penanganan sengketa perpajakan bernilai tinggi yang melibatkan penafsiran ketentuan perundang-undangan, perlindungan hak Wajib Pajak, dan risiko regulasi.

• Mewakili Wajib Pajak dalam sengketa Pajak Penghasilan orang pribadi di hadapan Pengadilan Pajak dengan nilai sengketa sekitar Rp506 miliar.
• Mewakili perusahaan kilang minyak yang didirikan melalui usaha patungan (joint venture) dalam permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan nilai sekitar Rp182 miliar.
• Mewakili perusahaan terkemuka di bidang produksi pakan ternak dan produk ayam olahan dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN).
• Mewakili kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia dalam permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, dengan nilai sengketa sekitar Rp195 miliar.
• Mewakili perusahaan pertambangan terbuka dalam sengketa Pajak Penghasilan badan dengan nilai sekitar USD 3,8 juta.
• Mewakili perusahaan pertambangan terbuka dalam sengketa Pajak Penghasilan badan di Pengadilan Pajak dengan nilai sekitar USD 700.000.

Litigasi Pidana

Pembelaan yang berlandaskan pada prinsip proses hukum yang adil (due process of law), perlindungan hak-hak individual, dan penegakan hukum yang berlandaskan prinsip akuntabilitas.

• Memberikan bantuan hukum secara pro bono dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
• Membela mantan jajaran manajemen senior perusahaan pertambangan dalam proses peninjauan kembali perkara pidana di Mahkamah Agung.
• Mewakili klien yang menghadapi tuduhan pencurian dalam lingkup keluarga yang timbul dari sengketa waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Litigasi Kepentingan Publik dan Kelembagaan

Memajukan perlindungan hak konstitusional dan hak hukum melalui penguatan akuntabilitas kelembagaan serta penerapan prinsip-prinsip hukum publik yang tepat.

• Menjadi bagian dari tim konsultan hukum yang memberikan nasihat kepada Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan awal penanggulangan COVID-19.
• Memimpin tim hukum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dan memperoleh putusan yang menguntungkan.
• Mengawasi dan mengoordinasikan tim hukum dalam penanganan sejumlah perkara perdata yang melibatkan Komisi Yudisial.

Litigasi Komersial dan Arbitrase

Penanganan sengketa kompleks yang melibatkan hak-hak komersial, keberlangsungan usaha, dan strategi penyelesaian atas kepentingan hukum yang saling berhadapan.

• Mewakili perusahaan panas bumi milik negara dalam proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait proyek pembangkit listrik dengan nilai lebih dari USD 400 juta.
• Melakukan negosiasi dan menyusun perjanjian penyelesaian sengketa terkait perselisihan penyerahan barang senilai Rp14,5 miliar yang melibatkan perusahaan perdagangan elektronik Indonesia.
• Memberikan nasihat hukum kepada bank internasional yang bergerak di bidang jasa keuangan dan investasi terkait sengketa fasilitas kredit senilai USD 37 juta.
• Memperoleh putusan banding yang menguntungkan bagi klien di sektor barang konsumsi yang bergerak cepat (fast-moving consumer goods atau FMCG) dalam sengketa perjanjian pembotolan produk di Pengadilan Tinggi Manado.
• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan supermarket dan ritel terkait sengketa pengakhiran perjanjian sewa serta insiden yang melibatkan pelanggan.

Korporasi, Regulasi, dan Kepatuhan

Penguatan efektivitas regulasi dan tata kelola melalui pembaruan hukum, perizinan, kepatuhan, dan praktik kelembagaan.

• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan jaringan bioskop mengenai persyaratan perizinan perfilman serta berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
• Memberikan jasa konsultasi kepatuhan kepada perusahaan multinasional di sektor kedirgantaraan.
• Memberikan jasa konsultasi kepatuhan kepada platform perdagangan elektronik Indonesia.
• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan asuransi jiwa mengenai kerangka regulasi yang mengatur polis asuransi elektronik di Indonesia.
• Menyusun pendapat hukum mengenai sengketa penyitaan saham yang melibatkan perusahaan asuransi umum.
• Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan panas bumi terkait sengketa mengenai kewajiban pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Menyusun pendapat hukum bagi perusahaan investasi mengenai penerapan ketentuan keadaan kahar (force majeure) dalam Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales and Purchase Agreement) sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19.